Sederet Isu soal Kabinet Prabowo: Ada 44 Menteri, Dugaan Bagi-bagi Jabatan, PDIP Dapat Jatah?

TRIBUNNEWS.COM – Susunan kabinet Prabowo-Gibran belum diumumkan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2024. 

Memang ada beberapa persoalan yang muncul terkait kabinet baru Prabowo-Gibran. 

Ada pula yang bilang, Prabowo akan membangun kabinet atau kabinet yang diisi para ahli. 

Namun ada pula yang menilai komposisi kabinetnya akan dimanfaatkan oleh Prabowo sebagai peluang untuk membagi jabatan kepada pendukungnya di Pilpres 2024. 

Selain itu, jumlah kementerian yang diusung Prabowo dikabarkan bertambah menjadi 44. 

Padahal, kementerian di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya ada 34 kementerian.  Pada era Prabowo-Gibron, terdapat 44 kementerian 

Pada era Prabowo-Gibran, isu penambahan jumlah menteri pertama kali dilontarkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsot. 

Bamsot membeberkan tak hanya pertambahan kementerian, tapi juga nama-nama yang bakal ditunjuk menjadi pembantu Prabow ke depan. 

Salah satunya Nusran Wahid akan mendapat jabatan Menteri Sumber Daya Manusia. 

Selain itu, Bamsot menyebut Pan akan diberikan lima jabatan menteri sekaligus.

Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmed membenarkan kabar penambahan jumlah kementerian tersebut. 

Dia menegaskan, penambahan jumlah kementerian bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi kementerian.

Namun Sufmi enggan merinci jumlah pasti kementerian di era Prabowo-Gibron.  Tambah Kementerian Jadi 44, Bagikan Postingan Prabowo? 

Kabar bertambahnya jumlah kementerian memunculkan rumor bahwa Prabowo berniat memecah jabatan di kabinetnya. 

Ingatlah bahwa Prabowo didukung oleh koalisi yang lebih besar yang disebut Aliansi Indonesia Maju (KIM). 

Politisi senior Partai Golkar Noordin Halid langsung membantahnya. 

Noordin menegaskan, integrasi kementerian bertujuan menyelesaikan permasalahan negara, bukan memecah belah jabatan. 

Ia mengatakan bahwa “tidak ada pembagian kursi sama sekali… Meskipun merupakan koalisi besar, jika kursi dibagi, jabatan menteri tidak bisa dihindari… Ada banyak posisi yang perlu dibagi”.

Tapi itu bukan kepentingan. Ini demi kepentingan negara saat ini dan masa depan, serta tantangan dari dalam dan luar. Pak Prabowo sangat ingin fokus pada janji-janji menjelang pemilu dan realisasi visi dan misinya, ” kata Noordin.

Selain itu, menurut Noordin, penambahan jabatan menteri menunjukkan bahwa Prabowo sangat memahami anatomi Indonesia. 

Oleh karena itu, pembagian kementerian hanya sekedar fokus, kata dia, kalau banyak kementerian bersatu, tidak ada fokus. Prabowo berjanji akan bekerja keras untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. (Tribune News) Rumornya kabinet akan terpecah 

Prabowo disebut-sebut akan mengumumkan susunan akhir kabinetnya sebelum upacara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. 

Namun beredar kabar Menhan akan membagi beberapa kementerian. 

Salah satunya adalah pembentukan Kepala Badan Pendapatan Negara yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan (KmenQ). 

Bisa terjadi bisa tidak, tergantung kesimpulan yang akan diselesaikan sebelum pelantikan presiden terpilih, jelas Sufmi. 

Menurut Sufmi, susunan kabinet Prabowo masih dibahas.  Akankah PDIP yang dulunya rival bisa mendapat jabatan menteri?

Isu bergabungnya PDIP ke pemerintahan berikutnya mengemuka dalam pidato pertemuan Megawati Soukarnoputri dan Prabowo.

Ketua DPP PDIP dan Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan adanya pertemuan antara pimpinan kedua parpol. 

Puan mengatakan Megawati dan Prabowo akan bertemu di tempat yang menyenangkan. 

Namun, dia enggan membeberkan lebih detail soal tempat pertemuan Megawati dan Prabow. 

Hanya Puan yang mengatakan Megawati dan Prabowo harus mewujudkan rencananya.

Saat ditanya kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo, Puan memilih bungkam. 

Sikap serupa diungkapkannya saat ditanya peluang PDIP mendapatkan jabatan menteri di kabinet mendatang. 

“Apakah kita mempertahankan salah satu staf atau tidak, kita harus menunggu,” katanya. 

“Soal kabinet belum kita bicarakan, karena masih fokus pada pelantikan 1 Oktober, pelantikan anggota DPR 1 Oktober.”

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Uttami/Cherul Umam/Reza Deni/Rizki Sandi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *