Dilansir penulis Tribunnews.com Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Pravo Subianto memperingatkan para menteri Merah Putih bahwa tidak ada pejabat yang “aman” dari sanksi.
Pada rapat kabinet penuh pertama, Prabo memberikan kewenangan kepada para menterinya untuk memberhentikan pejabat yang dianggap berkinerja buruk atau menimbulkan kesulitan.
“Yang tidak taat, tidak bekerja keras untuk bangsa, negara, dan rakyat, saudara saya berikan kekuasaan, usir. Dan suruh mereka di rumah saja, daripada mempersulit kami,” ujarnya . Prabowo saat rapat kabinet paripurna di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
“Tidak ada seorang pun di sini yang aman. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa, negara, dan rakyat, saudaraku memberi mereka wewenang, menyuruh mereka pergi. Dan menyuruh mereka untuk tinggal di rumah, daripada membuat masalah bagi mereka.” kita,” kata Prabo.
Prabhu juga meminta para menteri lebih berani dalam menjalankan tugasnya.
Ia menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tanpa ragu-ragu.
“Kalau tidak puas dengan pejabat di bawah komandonya, laporkan, segera kami ganti. Banyak sekali yang mau mengabdi,” kata Prabo. Tujuan dibentuknya badan tersebut untuk mempercepat pengentasan kemiskinan
Sebelumnya dalam pertemuan tersebut, Pravo menjelaskan alasan dibentuknya Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Menurut Pravo, pembentukan badan ini bertujuan agar kesulitan yang ada dapat segera diatasi.
“Bukannya saya mau ikut campur dalam pekerjaan kantoran, tidak. Tapi saya ingin membantu di mana ada kemacetan, di mana ada kesulitan, kita bisa segera mengatasinya. Jujur saja, birokrasi kita terkenal sekali, terkenal sekali. ribet, terkenal lambat sekali,” ujarnya Pravo, Rabu (23/10/2024).
Lebih lanjut Pravo menjelaskan, Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya akan mempelajari dan memantau seluruh program perlindungan dan bantuan sosial agar tepat sasaran pada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Badan ini akan mengkaji dan berpartisipasi dalam seluruh program perlindungan sosial, seluruh program bantuan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan,” kata Prabo.
Sebagai informasi, Prabo menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Budiman dulu mengaku mendapat amanah dari Prabowo untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia semaksimal mungkin pada periode 2024-2029.
“Kita perlu menghilangkan seluruh masalah kemiskinan dalam lima tahun ke depan, dan itu adalah tanggung jawab lembaga yang kita pimpin,” kata Bodiman.
Budiman menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya akan mengkoordinasikan kegiatan pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian, antara lain Kementerian Desa, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kesehatan.
Melalui koordinasi tersebut, Budiman yakin menerima data yang valid, obyektif, dan dinamis.