Wartawan Tribunnews.com Fahdi Fahlavi melaporkan
TRIBUNNEWS.
Ia mendukung panitia khusus haji yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja haji.
“Sepanjang dilakukan sesuai dengan niat awal, yaitu memastikan pelaksanaan ibadah haji tidak melanggar hukum. Agar jamaah haji lebih baik, saya kira hak-haknya harus kita hargai,” kata DLR. kata Abdul Mu’ti, Kamis (7/11/2024) di kantor PP Muhammadiyah.
Namun, dia meminta agar panitia khusus haji tidak dibentuk karena alasan politik.
Abdul Mu’ti tak berniat mengucilkan Cholil Kumasi, Menteri Agama dari Panitia Haji.
Abdul Mu’ti mengatakan, “Kalau misalnya ada rencana politik untuk menangkap menteri atau kementerian agama karena masalah pribadi, saya kira sebaiknya kita menghindari masalah pribadi tersebut.”
Oleh karena itu, kepentingan pansus adalah kepentingan bangsa dan negara, kata Abdul Mu’ti.
Menurut Abdul Mu’ti, Panitia Khusus Haji sebaiknya dibentuk untuk meningkatkan kinerja ibadah haji ke depan.
“Berkembang demi kebaikan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi dan persaingan seperti yang dilakukan politisi.”
Seperti diketahui, KHDR meresmikan pembentukan panitia khusus haji 2024 dalam rapat umum pada Selasa (7/10/2024).
Pansus ini dibentuk karena KHDR melihat ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Di antaranya tudingan tidak melayani jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, serta dugaan penyalahgunaan kuota tambahan jemaah haji.