TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Luas (KIM) berkumpul di Istana Kepresidenan, Jakarta, dengan agenda pertemuan membahas minyak dan gas bumi (migas), pada Rabu (31/7/2024).
Beberapa menteri yang hadir di Istana antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Kelautan dan Perikanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Turut hadir Direktur Utama Pertamina Nike Vidyawati, Kepala BPKB Yusuf Ateh, Wakil Menteri BUMN Karthika Virjoatmojo, Menteri BUMN Eric Thohir, Kepala Bappenas Suharso Monoarpha, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Utama PLN Dharmavan.
Pramono Anung membagikan momen pertemuan antar menteri melalui akun Instagram @pramonoanungw, Rabu malam.
Dalam pemaparannya, Pramono mengatakan para menteri berkumpul untuk membahas masalah serius.
Namun, dia tak merinci persoalan serius apa saja yang dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Pertemuan itu menyangkut masalah yang serius, tapi yang akan mengambil keputusan bersama presiden dan wakil presiden tetap ceria dan tersenyum,” tulis Pramonos.
Pertemuan itu terjadi hanya sehari setelah Ketua Umum PDIP (Ketum) Jenderal Megawati Soekarnoputri melontarkan serangkaian kritik terhadap pemerintahan Jokowi.
Ulasan tersebut dilontarkan Megawati saat menjadi pembicara pada Konferensi Perburuhan Nasional (Mukernas) Perindo 2024, Selasa (30/07/2024).
Ada banyak hal yang dikritisi secara terang-terangan oleh Megawati.
Pertama, Megawati mengatakan undang-undang yang ada telah dikorupsi oleh penguasa.
Ia lantas menyinggung soal pemanggilan kembali Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Cristianto dari KPK.
Megawati mengaku marah kepada penyidik KPK Rosa Purbo Bekti yang memimpin penyidikan kasus Hasto.
“Saya bilang ke Rosa, kamu siapa Rosa? Bukan hanya karena kamu KPK lho. Ya, saya tidak takut, saya gila,” kata Megawati.
“Dan sekarang di mana itu? Di mana itu? Mengapa kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya bahwa hukum yang sekarang sedang direnggut dari kekuasaan.”
Kedua, Megawati mengkritik slogan Indonesia Maju yang diusung Jokowi.
Megawati mengaku mengeluh kepada Jokowi soal slogan “Indonesia Maju”.
Menurutnya, Indonesia Raya merupakan harapan para pendiri bangsa.
“Saya sampaikan kepada Pak Jokowi kenapa Indonesia harus maju. Mbok ya, Indonesia Raya itu yang diharapkan oleh para pendiri kita,” kata Megawati.
Ketiga, Megawati menyinggung Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP) sejumlah organisasi keagamaan akar rumput.
Megawati mengatakan persoalan kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Keempat, Megawati juga mengkritisi pembahasan pemerintah mengenai revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Perubahan ke-3 UU No. 2 tahun 2002 pada Kepolisian Republik Indonesia.
Megawati terang-terangan mengaku tidak setuju dengan gagasan revisi undang-undang tersebut.
Dia menduga peninjauan tersebut merupakan upaya menyeimbangkan TNI dan Polri.
“Sampai saya bilang begini, kalau imbang berarti kalau TNI AU (TNI AU) punya pesawat, berarti polisi juga harus punya pesawat,” kata Megawati.
“Terus di benak saya ada orang bilang ‘oh tidak Bu.’ Ini soal usia”. Ya, soal usia tidak boleh disamakan, jadi mau apa?” lanjutan.
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Hasanudin Aco)