Demikian dilansir reporter Tribunnews.com Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta gizi, pendidikan, keselamatan, dan kesejahteraan hewan menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2025.
Provinsi DKI juga meminta pemerintah Jakarta untuk menyukseskan program makanan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintah pusat, karena kota ini masih memiliki sekitar 6.000 kasus kekurangan gizi. .
Anggota DPRD PSI Francine Widjojo mengatakan, program pangan bergizi pada anak sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan dan tumbuh kembang anak Jakarta, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus memastikan alokasi anggaran yang jelas dan strategi pelaksanaan yang efektif, ujarnya dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2024).
Francine merujuk hal itu pada tinjauan umum Fraksi PSI terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025.
Di bidang pendidikan, PSI DKI mendesak Pemprov DKI menyadari pentingnya memperbaiki kondisi sekolah di Jakarta yang masih kurang memadai.
“Sekolah kita banyak yang rusak parah, bahkan 227 sekolah dari 2.007 sekolah negeri di Jakarta perlu segera direhabilitasi,” kata Francine.
Pemprov DKI Jakarta dinilai PSI gagal menyelesaikan anggaran rehabilitasi sekolah pada 2023.
“Ini pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan lagi. PSI ingin melihat perencanaan yang matang dan optimal mengingat anggaran lembaga pendidikan tahun ini lebih dari Rp 1 triliun,” kata Francine.
PSI juga mendorong dilanjutkannya Program Sekolah Swasta Gratis bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, mengingat terbatasnya kuota di sekolah negeri di Jakarta.
Di bidang keamanan, PSI menegaskan jumlah CCTV masih kurang.
“Saat ini di Jakarta baru ada 1.494 titik CCTV, namun target kami menjangkau minimal 70.000 titik untuk menjamin keamanan seluruh wilayah,” keluhnya mengingatkan Pemprov agar memasang CCTV di lokasi-lokasi strategis. Anggaran tersebut efektif dan sangat membantu meningkatkan keselamatan warga Jakarta.
Fraksi PSI juga menyoroti minimnya jumlah pos pemadam kebakaran di Jakarta.
“Hanya ada 170 titik pemadam kebakaran dari total 267 kecamatan di Jakarta. “Idealnya, setiap lingkungan memiliki stasiun pemadam kebakaran yang dapat merespons keadaan darurat dengan cepat,” kata Francine.
Menurut dia, penambahan lima stasiun pemadam kebakaran yang direncanakan pada 2025 belum memenuhi syarat.
PSI mengapresiasi upaya yang dilakukan saat ini, namun PSI ingin keselamatan warga menjadi prioritas yang lebih serius.
Mengakhiri pandangan faksi, Francine menyampaikan harapannya agar Jakarta menjadi kota ramah hewan.
“Jakarta sebagai kota global harus fokus pada kesejahteraan hewan peliharaan, ternak, dan hewan liar,” jelasnya.
Francine mengusulkan pendirian rumah sakit hewan dan pusat kesehatan hewan (Puskeswan) di setiap kota administratif di Jakarta.
“Saat ini Puskeswan di Jakarta baru ada satu, yakni di Ragunan, Jakarta Selatan.
“Kami ingin melihat setidaknya ada lima Puskeswan di setiap kota administratif sehingga hewan di Jakarta bisa mendapatkan pelayanan medis yang layak dengan layanan darurat 24 jam,” kata Francine.
Selain itu, PSI juga berupaya menambah kuota program sterilisasi kucing liar.
“Banyak permintaan warga yang ingin menambah kuota sterilisasi. “Ini bukan hanya soal kesejahteraan hewan, ini tentang pengendalian populasi kucing liar di kota kami,” kata Francine.