Laporan reporter Tribunnews.com Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan duduk bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Dirjen BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti untuk membahas kemungkinan peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional. (JKN) Iuran pada tahun 2025.
Menurut dia, pemerintah telah mencontohkan kenaikan iuran pada tahun 2022.
“Saya sudah bicara dengan Ibu Sri Mulyani, nanti kami akan menghubungi Pak Gufron. Pemerintah berpikir dengan sangat hati-hati. “Saya dan Bibi Sri Mulyani selalu berhubungan, kami pastikan tidak ada (defisit) di BPJS,” ujarnya saat ditemui di RS Jantung Harapan Kita, Jumat (15/11/2024).
Mantan Direktur Eksekutif Bank Mandiri ini menegaskan, pemerintah akan sangat berhati-hati dalam menentukan iuran program JKN.
Sebab, telah ditemukan adanya klaim penipuan terkait phantom billing dan investigasi penipuan klaim program JKN yang ditemukan di 3 rumah sakit swasta.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk JKN.
“Kami minta BPJS berhati-hati, apakah pembayarannya benar atau tidak, karena dulu pernah ada kasus penipuan. Semua ini ada laporannya. Sekarang kita lihat perencanaan dan statistik pencocokannya. dekat atau tidak,” jelas Budi Gunadi Sadikin
Saat ditanya mengenai kekurangan tersebut, pihaknya memperkirakan BPJS Kesehatan saat ini memiliki cadangan kas puluhan triliun.
Dengan demikian, cacatnya bisa ditutupi.
“Kita harus hati-hati kalau bicara defisit Rp 20 triliun. Karena BPJS masih punya uang puluhan triliun. Saya kira lebih dari Rp 50 triliun. Jadi hati-hati, itu bukan BPJS. Defisit Rp 20 triliun masih ada buffernya karena sebelumnya sejak Covid-19 lebih dari Rp 50 triliun sangat banyak,” ujarnya.