TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Mahkamah Agung Nahdlatul Ulama (PBNU), Umarsyah menilai Ketua DPP PKB Ahmad Iman Sukri tidak bisa angkat bicara di tengah konflik PKB dan PBNU.
Ia mengatakan, Iman bukanlah bagian dari nahdliyin yang mengalami pasang surut pembentukan PKB.
Keyakinan politisi Partai Rakyat Demokratik (PRD) ketika PKB resmi menjadi partai politik.
Tak hanya Iman, Ketua DPP PKB Dita Indah Sari dan Ketua OC Muktamar PKB Faisol Reza merupakan mantan politikus PRD, kata Umarsyah di Jakarta, China (15/8/2024).
Menurut dia, ketiga nama tersebut baru masuk dalam kartu PKB setelah PRD gagal pada pemilu 1999.
Untuk itu, Umarsyah memastikan Iman tak layak angkat bicara karena jauh dari pembentukan PKB dan tak banyak mengetahui niat pendirinya.
“Jangan di koridor, tidak pantas,” kata Umarsyah.
Menurut Umarsyah, sikap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya untuk mereformasi PKB sudah tepat.
Pasalnya, kata Umarsyah, Gus Yahya sudah mendapat persetujuan penuh dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar.
“Akan kacau kalau kita menolak karya Kiai,” ujarnya.
Umarsyah berpendapat, saat ini yang terpenting adalah menyatukan para Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk bersama-sama memajukan PKB.
“Sebagai anggota Nahdliyin atau sebagai pendiri PKB, sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengoreksi PKB yang menyimpang dari khittahnya,” kata Umarsyah.
Sementara itu, persetujuan tersebut diterima Gus Yahya setelah ratusan pengurus kiai NU berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng (Ponpes), Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Senin, 12 Agustus 2024.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan PKB yang dikelola oleh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Dari pertemuan itu dibahas kekurangan-kekurangan kebijakan PKB, kewenangannya kini dipegang oleh Presiden PKB.
Pada masa pembentukan PKB, ketika Nahdliyin didirikan oleh banyak kiai terkemuka pada tahun 1998, seharusnya kendali legislatif terhadap PKB dipegang oleh Dewan Syura.
Pemberian izin oleh KH Miftachul Akhyar kepada Gus Yahya disampaikan langsung di Pondok Pesantren Miftahussunnah Surabaya, Selasa 13 Agustus 2024.
“Saya mendapat perintah langsung dari Rais Aam untuk menindaklanjuti laporan Kiai,” kata Gus Yahya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Sukri menolak keras upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mencampuri urusan internal PKB.
Pengumuman itu disampaikan Iman setelah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan mendapat izin dari Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar, asal Tebuireng, Jawa Timur, untuk melakukan reformasi PKB.
Iman mengatakan, sejarah lahirnya PKB erat kaitannya dengan Nahdlatul Ulama (NU).
Namun Partai Bintang Sembilan dan PBNU merupakan dua organisasi berbeda.
Hubungan PKB hanya dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi politik warga NU, bukan dengan PBNU. Lucu (komentar Gus Yahya), kata Iman dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Hubungan baik antara PKB dan NU, lanjut Iman, masih terjalin hingga saat ini.
Terungkap, pada Pilpres 2024, saat Ketua Pengurus DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mencalonkan diri sebagai wakil presiden, keberkahan kiai dan civitas NU tercurah melimpah.
Jadi bukan sekedar bilang punya amanah, saya mau ikut campur urusan dalam negeri. PBNU dan PKB kan organisasi yang berbeda secara hukum. PKB tunduk pada UU Partai Politik, PBNU tunduk pada UU tentang Partai Politik. Organisasi Kemasyarakatan,” ujarnya.