Laporan reporter Tribunnews.com Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.
Pernyataan itu disampaikan Edi saat rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Permukiman DPR Maruar Sirait di Komisi V, Senin (4/11/2024).
Edi mengatakan perumahan merupakan kebutuhan dasar yang berdampak langsung kepada masyarakat. Pihaknya mendukung program tiga juta rumah yang menjadi agenda Kementerian Perumahan dan Kependudukan.
“Kami sangat mendukung program-program dinamisasi perumahan ini, yang sudah dimulai 1 juta rumah sejak tahun lalu, namun sistem penyerapannya tidak mudah,” kata Edi.
Meski demikian, Edi mengatakan pendataan lebih lanjut penting dilakukan agar program dapat tepat sasaran karena permasalahan data selalu menjadi isu lintas sektoral di tingkat akar rumput.
“Ada masalah dengan DTKS (data jaminan sosial kolektif), kami selalu bermasalah dengan data. Misalnya di Jambi ada rumah tidak layak huni, DTKS 13.264, ujarnya.
Namun pihak bersama Kepala Desa (Kades) menemukan ada sekitar 40 ribu rumah kosong.
Forkompimdes Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menawarkan diri untuk ikut serta dalam pendataan guna memastikan data lebih akurat dan mendukung pelaksanaan program.
“Saran saya, kita berharap kepala desa juga ikut serta dalam pencarian informasi, tapi Forkompimdes, Babinsa, Babinkantimibmas, BPD juga ikut serta,” ujarnya.