Wartawan Tribunnews.com Fahdi Fahlavi menceritakan hal itu
BERITA TRIBUN.
Dia menyarankan agar pemerintah melibatkan sekolah swasta untuk melaksanakan PPDB bersama.
Menurut Aris, langkah ini untuk menyikapi permasalahan kapasitas di sekolah setiap kali PPDB dilaksanakan.
Aris kepada Tribunnews.com, Jumat (28 Juni 2024) “Salah satu solusi atas kekurangan siswa di beberapa bidang adalah dengan memberikan pengaruh swasta melalui rencana bersama PPDB.”
“Belanja pendidikan dalam rencana PPDB bersama harus dibayarkan sesuai standar minimal yang berlaku pada pelayanan pendidikan pemerintah daerah,” kata Aris.
Aris mengatakan, pemerintah daerah harus memetakan peluang anak untuk mencapai jenjang pendidikan tertentu secepat mungkin.
Dengan demikian, potensi siswa di setiap daerah bisa dikaji.
“Survei ini penting untuk memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan sesuai tahap perkembangan dan perkembangannya,” kata Aris.
Menurut Aris, pemetaan ini memungkinkan anak-anak menentukan SMA mana yang cocok untuk mereka.
Oleh karena itu, PPDB, sistem penegakan hak, memastikan orang tua atau wali mendapat pemberitahuan dari pemerintah kota atau dinas pendidikan bahwa anak tersebut akan diterima di sekolah terdekat sebelum waktunya anak dipindahkan ke sekolah. Sekolah negeri B, C atau sekolah swasta sistem D, F, dan seterusnya,” kata Aris.
Menurut Aris, sistem ini bisa mencegah terjadinya kecurangan dalam proses PPDB.