TRIBUNNEWS.COM – MV Kathrin merapat dari pelabuhan di Namibia pada Rabu (28/8/2024).
MV Kathrin dilarang memasuki pelabuhan di Namibia karena kapal tersebut membawa bahan peledak RDX menuju Israel.
“Namibia membatalkan izin pengangkutan kapal MV Kathrin yang membawa perbekalan militer ke Israel,” lapor media lokal.
Pencabutan izin navigasi MV Kathrin dilakukan Irjen Pol Namibia, Letjen Joseph Shikongo.
Letjen Joseph Shikongo kemudian menyerahkan dokumen tersebut untuk disetujui sesuai dengan perintah pemerintah tanggal 24 Agustus 2024.
Usai menyeberang, MV Kathrin resmi dilarang memasuki pelabuhan Namibia.
Perlu diketahui, Izin Nomor 21 Tahun 2024 yang dikeluarkan untuk MV Kathrin pada 13 Agustus telah dibatalkan dengan segera. Oleh karena itu, kapal tersebut dilarang secara permanen memasuki perairan Namibia berdasarkan Perintah Pemerintah 9/04, 24/06/006,” katanya. . Pernyataan polisi dalam dokumen tersebut diambil dari Anadolu Anjansi.
MV Kathrin dijadwalkan berlabuh di Pelabuhan Walvis Bay di Namibia pada 25 Agustus.
Namun sayang, kapal tersebut diketahui membawa 60 kontainer Tri-NitroToluene (TNT) dan delapan kontainer bahan peledak heksana.
Bom tersebut ditemukan saat MV Kathrin sedang dalam perjalanan dari Haiphong, Vietnam menuju Koper, Slovenia.
Dalam pernyataannya pada tanggal 23 Agustus, CEO Namport Andrew Kanime mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima pemberitahuan bahwa MV Kathrin sedang berlabuh di Pelabuhan Walvis Bay.
Namun Namport mengaku belum menerima kabar kedatangan kapal tersebut.
Tak hanya itu, Namport juga menyatakan belum menerima dokumen pelepasan kapal sehingga belum bisa memastikan apakah ada barang berbahaya di dalamnya.
Dengan keputusan ini, Kanime berjanji akan mematuhi hukum Namibia terkait pembatalan izin kargo MV Kathrin.
Kanime menilai keputusan ini sebagai upaya melestarikan dan melindungi perairan di sekitarnya.
“Kami menegaskan kembali dan meyakinkan negara Namibia dan operator kapal kami bahwa Namport akan selalu mematuhi semua kewajiban internasional mengenai penanganan kapal dan kargo yang aman di pelabuhan kami, bekerja sama dengan semua otoritas pemerintah untuk memastikan keselamatan dan keamanan yang baik di perairan dan wilayah kami. , serta mendukung dan mendukung penuh posisi dan pendirian pemerintah negara kita dalam hubungan dan perilaku internasional,” kata Kanime, seperti dikutip dari Windhoek Observer.
Sementara itu, Bapak Herbert Jauch, Presiden Keadilan dan Kepercayaan Sosial Ekonomi, memuji keputusan tersebut.
Namun Jauch mengkritik tanggapan awal Namport karena kurang memiliki kejelasan moral.
“Kalau melihat tanggapan Namport, penjelasannya bersifat teknis, hanya melihat izin yang diberikan dan regulasinya. Namun, jawabannya sama sekali menghindari pertanyaan moral dan politik penting bahwa Namibia terlibat dalam genosida jika kapal mengizinkannya. Catherine akan melanjutkan pelayaran dan pelabuhan Teluk Walvis untuk membawa kargo militer,” kata Yauch.
Menurut Pak Jauch, apa yang dilakukan Namibia terhadap konflik Gaza patut menjadi contoh bagi negara lain.
“Kami tahu dari sejarah perang kemerdekaan kami pentingnya dukungan internasional, dan itulah yang dibutuhkan saat ini. Penting bagi warga Palestina untuk menerima dukungan yang memadai untuk mengakhiri pembantaian dan pembantaian di Gaza dan memulai proses rekonstruksi. hak”. katanya Konflik Palestina-Israel
Israel mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut segera diakhirinya pertempuran di Gaza.
Sejak 7 Oktober 2023, Israel belum menghentikan kekejaman di Jalur Gaza.
Hingga saat ini, 40.500 warga Palestina telah terbunuh akibat serangan Israel.
Sementara akibat serangan Israel, jumlah korban mencapai 93.500 warga Palestina.
Lebih dari 10 bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza masih hancur.
(Tribunnews.com/Farrah Putri)
Artikel lain terkait Namibia dan konflik Palestina vs Israel