6 Juta Data NPWP Bocor, Menko Polhukam: Sebagian Tidak Cocok dengan Pemiliknya

Wartawan Tribunnews.com Chaerul Umam melaporkan

BERITA TRIBUNE.

Hadi membenarkan sejumlah informasi yang bocor itu tidak asli. 

Ia mengatakan, hal tersebut merupakan hasil pemeriksaan sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hal itu disampaikan Hadi pada Senin (23/09/2024) dalam sidang bersama I KHDR RI, Kompleks Majlis, Senayan, Jakarta.

“Analisis sementara yang diterima BSSN menunjukkan ada beberapa data yang tidak sesuai dengan data aslinya,” kata Hadi. 

Mantan Panglima TNI itu menceritakan kepada Björk, data NPWP diperoleh peretas dari beberapa kota atau kabupaten. 

Sebab, ada pula yang tidak sesuai dengan NIK atau NPWP pemiliknya.

“Kami terus memantau dan mengoordinasikan kebocoran ini dengan BSSN Kemenko Polhukam.”

Hadi menjelaskan, pada pekan ini mereka akan mengadakan pertemuan tingkat menteri dengan Direktur Pendapatan dan BSSN untuk mengatasi permasalahan dan mengurangi kebocoran.

Di sisi lain, Hadi mengatakan BSSN telah melakukan investigasi atas insiden keamanan siber yang berujung pada kebocoran data pribadi.

Memberikan rekomendasi perbaikan sistem keamanan segera untuk mencegah kejadian serupa.

Selain itu, lanjut Hadi, pemerintah harus mempercepat seluruh proses persiapan penerapan perlindungan data pribadi. 

Termasuk pembentukan Badan Data Pribadi sebagai alat utama untuk memastikan penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). 

Oleh karena itu, pada minggu ini kami akan memperdalam pembicaraan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait, ujarnya.

Sebelumnya, kebocoran data NPWP dipicu oleh akun Teguh Aprianto X, pendiri Ethical Hacker Indonesia. “Total 6 juta data NPWP dijual seharga 150 juta rupiah,” tulis Teguh di akun @secgron.

Dalam tangkapan layar forum jual beli data yang diretas, akun anonim tersebut bernama Bjorka. Ada daftar 25 kuda teratas dari 10.000 kuda yang tersedia.

Menurut Teguh, seleksi tersebut memuat NIK, NPWP, nama, alamat (kabupaten/kabupaten, provinsi), nama KPP, nama kantor wilayah, dan lain-lain berisi informasi pribadi terkait

Sebut saja ada Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Ustusinus Prastowo, Farchan Nur Rahman, Pratikno, Eric Thohir, Muhadjir Effendy dan masih banyak lagi.

Tangkapan layar juga menunjukkan halaman BreachForum dengan pengguna bernama Bjorka. “Dalam sampel data ini, Anda dapat menemukan informasi pribadi seperti Presiden Indonesia dan anak idiotnya, serta pejabat tidak berguna di Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya,” kata Bjorka dalam tangkapan layar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *