TRIBUNNEWS.COM – Saat ini pemerintah masih berupaya memulihkan layanan pemerintah yang terkena serangan siber ransomware di 2 Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Diketahui, PDN yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas sejak Kamis, 20 Juni 2024.
Melalui akun Instagram resminya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan sejumlah layanan publik yang terganggu akibat serangan ransomware dapat kembali normal pada Juli 2024.
Hal ini menyusul permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar PDN 2 sementara segera diaktifkan kembali.
Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah mengambil serangkaian langkah untuk meningkatkan pelayanan publik.
Seperti proses pemulihan layanan yang dilakukan melalui backup server dari Bitumen Cold Site dan diaktifkan oleh fasilitas PDN 1 sementara dan pusat data sementara milik penyedia.
Kemudian Anda membuat cadangan data dan layanan dari administrasi.
IG @kemenkominfo, Selaa (2/7/2024).
Kemudian melakukan pengaturan penyebaran dan pencadangan data secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data, mulai dari data strategis, terbatas hingga data terbuka.
Pemerintah melalui BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber dengan menghubungkan komando dan kontrol BSSN.
Nantinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengaktifkan Tim Computer Security Incident Response (CSIRT) yang akan terus memantau pengelolaan PDN dan pencadangan data. Jokowi menyerukan pemulihan layanan publik segera
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhokam), Hadi Tajjanto, mengatakan Presiden Jokowi telah memerintahkan pemulihan layanan publik yang terkena serangan siber ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) ke-2.
Menurut Hadi, Jokowi mengarahkan agar pelayanan publik kembali normal pada Juli 2024.
“Saya baru saja memimpin rapat tingkat menteri yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika, Direktur Badan Siber dan Sandi Negara, dan Wakil Direktur Badan Usaha Milik Negara untuk membahas implementasi perintah Presiden tersebut. Pelayanan publik bisa kembali normal. normal pada Juli 2024,” jelasnya. Pada Senin (1/7/2024) dalam jumpa pers di Kantor Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, demikian dilansir laman Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Hadi menegaskan, pelayanan publik saat ini sedang dipulihkan menggunakan PDNS 2.
Salah satunya menggunakan server cadangan dari bottom cold site yang kemudian diaktifkan di fasilitas PDNS 1 milik penyedia dan pusat data sementara. Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan sistem pelayanan imigrasi dipulihkan
Sebelumnya, sistem pelayanan imigrasi, baik transit, visa, izin tinggal, hingga paspor, diklaim berfungsi normal pada Jumat (28/06/2024).
Sistem transit telah pulih dan berfungsi dengan baik sejak Sabtu malam (22/06/2024).
Sedangkan permohonan Autogate, Visa dan Izin Tinggal telah dinormalisasi pada Minggu (23/06/2024).
Aplikasi online M-Paspor dan Cekal diaktifkan kembali pada Minggu (23/6/2024) dan sistem penerbitan paspor telah pulih sepenuhnya hari ini.
Hal tersebut disampaikan pada Jumat (28/6/2024) oleh Salmi Karimi, Direktur Jenderal Pengungsi.
“Sejak gangguan terjadi di PDN (Pusat Data Nasional) Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Kamis lalu, kami telah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi dampak serangan siber tersebut, mulai dari mengeluarkan kebijakan yang responsif dan adaptif.”
Salemi Karim menjelaskan, penanganan awal dilakukan pada sistem penyeberangan di titik penyeberangan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan, dengan menggunakan pemeriksaan manual dan dokumen.
Salmi Karim mengatakan, meski proses keluar masuk bandara terganggu karena kendala sistematik, namun keimigrasian masih memiliki catatan silang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (28/7/2024) mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta. (Tribunnews.com/Tawfiq Ismail)
Diketahui, tim IT Badan Migrasi Norwegia mentransfer dan mengkonsolidasikan data cadangan migrasi ke pusat data baru pada Kamis (20/6/2024) dini hari.
Jumat (21/6/2024) menunjukkan tanda-tanda positif pemulihan sistem.
Pemulihan layanan migrasi secara bertahap dimulai dengan Secal Online, Interpol, Aplikasi Migration Passage dan Autogate.
Setelah stabil, rehabilitasi dilanjutkan untuk layanan visa, izin tinggal, dan layanan paspor.
Kemajuan System Restore menunjukkan hasil yang signifikan sejak Kamis (27/6/2024).
Dimana 60 persen dari seluruh titik layanan migrasi di Indonesia dan luar negeri sudah pulih.
Kemudian, pada Jumat (28/6/2024) sistemnya membaik hingga 100 persen.
Kantor Imigrasi seluruh Indonesia tetap melayani pemohon paspor seperti biasa apabila terjadi gangguan PDN.
Namun, penerbitan paspor memakan waktu lebih lama dari biasanya.
Sekitar 60.000 paspor yang dilarang dikeluarkan ke PDN selama intervensi tiga hari telah mulai dilindungi.
Artikel ini sebagian dimuat di Tribun-Medan.com dengan judul Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan sistem pelayanan imigrasi telah pulih.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Tribun-Medan.com)