TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dulu, hubungan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputr dan Presiden Jokowi tampak harmonis.
Namun kini kedua kubu PDIP tersebut sudah tak terlihat lagi dalam satu acara sejak Pilpres 2024.
Bahkan elite PDIP kerap mengkritik Jokowi secara terang-terangan.
Padahal PDIP merupakan partai politik ‘koalisi pemerintahan’ Jokowi.
Baru-baru ini, Megawati kembali melontarkan kritik terbuka terhadap pemerintahan Jokowi.
Kritik tersebut disampaikan Megawati saat menjadi pembicara pada hari kedua Konferensi Kerja Nasional (Mukernas) Perindo 2024 di Menara iNews, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Berikut dirangkum Tribunnews.com, beberapa kritik Megawati terhadap pemerintahan Jokowi hari ini: Hukum dirobek dari kekuasaan
Megawati mengatakan, undang-undang kini diremehkan oleh penguasa.
Pertama, Megawati mengaku tak takut saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Megawati mengaku marah kepada Rossa Purbo Bekti, inspektur KPK yang mengusut kasus Hasto.
“Saya bilang ke Rossa, kamu siapa Rossa? Bukan hanya karena kamu KPK lho. Ya, saya tidak takut, saya gila,” kata Megawati di lokasi kejadian.
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini mengaku sering diajarkan orang tuanya bagaimana mengamalkan kemanusiaan dan keadilan.
Megawati menyayangkan masyarakat takut bersuara mengenai situasi hukum di Indonesia saat ini.
“Sekarang di mana? Di mana itu? Kenapa tidak mau mengatakan yang sejujurnya bahwa undang-undang yang ada saat ini sedang dirobek-robek oleh penguasa yang ada,” ujarnya. Slogan protes Indonesia terus berlanjut
Megawati mengaku sempat mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait slogan Indonesia Maju.
Megawati mengatakan Indonesia Raya merupakan harapan para pendiri bangsa Indonesia.
Saya bilang ke Pak Jokowi kenapa Indonesia harus progresif. Mbok ya, Indonesia Raya itu yang diharapkan oleh pendiri kita, kata Megawati.
Megawati mengatakan, ayahnya, Soekarno atau Bung Karno, selalu mengingatkan mereka akan perjuangan mereka sebagai jembatan emas menuju Indonesia merdeka.
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini memahami Indonesia Raya adalah jembatan emas yang dimaksud.
Dan apa yang dikatakan Bung Karno ada benarnya jika kita melihat Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, kata Megawati yang mengkritisi izin pertambangan tersebut.
Megawati mengecam pemberian izin khusus industri pertambangan (IUP) oleh pemerintah kepada berbagai agama.
Megawati mengatakan, persoalan kebutuhan masyarakat harus mendapat perhatian.
“Orang-orang yang terjun di pertambangan sekarang heboh. Wah, mau cari tambang, mau cari tambang, makanya saya bilang ke teman-teman, makan oh punya saya, kalau tidak ada nasi. ” kata Megawati.
Ia menjelaskan, negara-negara yang sering melakukan ekspor dan impor juga mulai khawatir.
Jadi, mungkin mereka selamat karena demi negaranya. Jadi, kita akan terus mencarinya kemana-mana, kata Megawati.
Megawati mengatakan, PDIP sudah menginstruksikan seluruh kelompok untuk menanam sejak empat tahun terakhir.
Oleh karena itu, dia meminta kader Perindo menanam berbagai jenis tanaman sebagai makanan pendamping nasi. Hasto Geram Disebut Penegakan Hukum
Megawat geram dengan pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh aparat penegak hukum baru-baru ini.
Megawati akan menemui Irjen Polisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika Hasto ditangkap.
Megawati mengaku sudah meminta Hasto untuk tidak takut dipanggil penegak hukum.
“Tidak perlu takut, kalau (Hasto) ditangkap saya akan lapor Irjen Polisi,” kata Megawati di lokasi kejadian.
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaku ingin mendengar langsung dari Kapolri.
Kita lihat saja apa yang disampaikan Irjen Pol. Ya sudah, tidak masalah, kata Megawati.
Megawati mengaku sangat terkejut karena aparat penegak hukum kerap dipanggil petinggi PDIP.
“Pikirkan, coba kalau bisa. Tapi kamu tidak berani menangkap saya. Jadi itu yang terjadi di sekitar saya,” ujarnya.
Belakangan ini Hasto beberapa kali dipanggil aparat penegak hukum yakni Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terakhir, Hasto dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengangkatan anggota DPR 2019-2024 yang dilakukan tersangka Harun Masiku.
Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) pun memanggil Hasto untuk dimintai keterangan dalam kasus korupsi proyek kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). Setuju dengan tinjauan undang-undang TNI
Megawati tidak setuju dengan pembicaraan pemerintah untuk merevisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Perubahan Ketiga UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Megawati menduga revisi kedua aturan tersebut merupakan upaya untuk menyamakan kedua institusi yakni TNI dan Polri.
Megawati juga tidak setuju jika nantinya posisi TNI dan Polri disamakan.
“Sampai saya bilang begini, kalau disamakan berarti kalau TNI AU (TNI AU) punya pesawat, berarti polisi juga harus punya pesawat,” kata Megawati.
“Setelah itu di benak saya ada yang bilang ‘oh bukan begitu Bu. Ini masalah umur’. Ya, soal umur tidak perlu diseimbangkan, sudah seperti itu, mau apa?” lanjutnya.
Megawati juga menyinggung pihak-pihak yang mendorong revisi UU TNI dan Polri hingga meninjau kembali Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri.
Ia lantas bertanya-tanya mengapa TNI dan Polri menginginkan hal serupa, padahal nomor MPR TAP VI/MPR/2000 sudah ada.
“Kamu tidak perlu melakukan ini, ini dulu,” desaknya.
Sementara itu, DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.
Kedua peraturan tersebut kini sedang dibahas di DPR.
Pengarang: Fersianus/Has