TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah partai politik merespons masa jabatan Presiden terpilih Prabowo Subianto 2024-2029 dengan meminta partai-partai bekerja sama agar tidak ikut campur dalam masa jabatannya.
Tribunnews.com mengumpulkan lima komentar politisi dan analis politik atas komentar Prabowo.
Dapat dipahami bahwa Prabowo Subianto telah memberi isyarat bahwa partai-partai tersebut tidak bersedia bekerja sama dalam pemerintahannya di masa depan.
Mantan Danjen Kopassus juga meminta pihak tidak mengganggu dirinya saat dilantik.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo pada Bimtek Pilkada dan Rakornas Pilkada PAN yang digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (5 September 2024) malam.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan ingin bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk mengatasi tantangan masa depan negara. Tujuan ini bisa tercapai jika semua pihak bersatu.
“Sekarang, ini adalah pelajaran dari sejarah bagaimana orang-orang baik dari latar belakang berbeda dapat bekerja sama. Indonesia tidak bisa dihentikan. Kecuali elite Indonesia, mereka tidak mau bekerja sama. Itu yang utama.” ujar Prabowo.
Belakangan, Prabowo juga menyebut pihak-pihak yang enggan diajak bekerja sama dalam pemerintahannya ke depan. Partai juga meminta tidak ikut campur dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami akan terus berjuang dengan semua pihak yang mau bekerja sama. Yang tidak mau bekerja sama boleh saja. Kalau mau menonton dari pinggir lapangan,” tuturnya.
“Tolong jadi pendengar yang baik. Tapi kalau tidak mau kerja sama, berhentilah menyusahkan orang karena kami ingin bekerja. Kami ingin bekerja. Kami ingin menjaga kekayaan Indonesia,” imbuhnya.
Selain itu, Prabowo mengatakan partainya berjuang untuk masa depan tanpa rakyat Indonesia menderita kelaparan.
“Kami ingin mengakhiri kelaparan. Masyarakat Indonesia tidak boleh kelaparan. Anak-anak Indonesia tidak boleh menangis karena tidak makan. Kami tidak akan membiarkan ini. Saya yakin kami tidak akan menerima ini. Saya malu untuk melakukannya. terpilih menjadi jenderal. “Masyarakat Indonesia siang malam bertanya-tanya bagaimana caranya agar tidak kelaparan,” katanya 1. Adian Napitupulu bilang itu berbahaya.
Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengomentari pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan mengatakan hal itu tidak boleh mengganggu pemerintahannya di masa depan.
Ardian mengatakan penggunaan kata “gangguan” terlalu subyektif karena tidak ada alat ukurnya.
“Tidak ada yang boleh membacanya. Itu bahasa yang menyinggung karena sangat egois dan tanpa penggaris,” kata Ardian dalam acara One Desk Compass TV, Rabu (15 Mei 2024).
Ia mengatakan berbahaya jika membicarakan hubungan anak bangsa dengan alat ukur.
Saat ini, belum ada alat untuk mengukur gangguan dan pelecehan, kata Ardian.
“Apakah suara gemuruh itu mengganggu saya? Apakah kuburan di sebelah rumah kami mengganggu saya? Tidak ada alat ukurnya,” kata Adian.
“Nah, itu berbahaya bila Anda menggunakan alat ukur yang sangat subjektif untuk membicarakan hubungan antar anak suatu bangsa.”
“Apakah alat pengukur mengganggu? Apakah kamu gelisah?” tambahnya.
Sehingga, kata Adian, memunculkan kebebasan menafsirkan.
“Apa ruang lingkup konstitusi dan undang-undang?”
“Deklarasi seperti a dan b dan c muncul dan apa yang digolongkan oleh Prabowo sebagai kritik membuat saya kesal. Alat ukurnya seperti apa? Tentu dia tahu sendiri,” jelasnya.
Ardian menegaskan, komentar ofensif seperti itu tidak pantas dan berpotensi mengancam.
“Tapi kalau kata ‘mengganggu’ yang akan menjadi topik pembicaraan kita malam ini, maka ya, menurutku itu kurang tepat.”
“Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Mengerikan, dan menurut saya berpotensi menakuti masyarakat,” jelasnya. 2. Habibrochman menjelaskan maksud ucapan Prabowo.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku belum berniat memberikan pernyataan.
“Itu standar dan tidak miring kemana-mana,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/5/2024).
Habibbrochman mengatakan, Prabowo berharap bisa bekerja sama dengan semua pihak di pemerintahan masa depan.
“Baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, selama tujuan kita sama, yaitu untuk kemaslahatan rakyat, tidak ada masalah,” kata TKN. Wakil Presiden Prabowo-Gibran Habiburokhman mengatakan, Medcen TKN Prabowo-Gibran bertemu dengan awak media. (Tribunnews.com/rizki kata sandi Saputra)
Meski demikian, Wakil Ketua Komite Ketiga DPR RI, Prabowo, mengatakan pihak yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah akan diberi peringatan.
“Jangan sampai oknum yang beritikad buruk mengganggu pelayanan masyarakat,” tegasnya. 3. Pengamat bisa menafsirkan ucapan Prabowo dengan berbagai cara.
Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan, menilai Prabowo masih berusaha mengajak rival politiknya untuk bekerja sama membangun bangsa.
Upaya tersebut dilancarkan tak lama setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024.
Yusat menemukan ada partai politik yang tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, dan inilah realitas dinamika politik yang terjadi.
“PDI Perjuangan tidak mau terlibat dalam pertimbangan politik apa pun dan sikap Pak Ganjar belakangan ini mengisyaratkan akan bergabung dengan oposisi,” kata Yusak kepada Tribunnews.com, Jumat (10/5/2024).
Sikap resmi PDI Perjuangan belum akan diputuskan hingga rapat kerja nasional nanti.
Nyatanya, pernyataan Prabowo yang tak ingin ikut campur dalam pemerintahannya banyak tafsirnya.
Dengan kata lain, mereka yang menolaknya tidak menghalangi seluruh program pembangunan bangsa di masa depan.
“Saya kira peringatan Park Prabowo ini harus dipahami sebagai awal dari upayanya melibatkan seluruh komponen anak bangsa, termasuk seluruh organisasi politik,” ujarnya.
Yusak ingin menjelaskan, ada upaya yang ingin diajak oleh Prabowo, tapi kalau tidak mau, tidak apa-apa.
Seperti yang diutarakan Park Prabowo, Aman tanpa hambatan.
“Kalau Park Prabowo tidak mengundang, Situasinya berbeda (persepsi pemimpin diktator),” ujarnya. 4. Mardani PKS bilang terkendali.
Presiden PKR Mardani Ali Serra menanggapi pernyataan Prabowo dan meminta pihak-pihak yang mau bekerja sama tidak mengganggu pemerintahan.
Mardani mengatakan pemerintah cukup mengontrol.
Jangan ganggu pemerintah. Kendalikan, kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (11/11/2024).
Mardani menilai perlunya penguatan fungsi kontrol pemerintah.
Ia menambahkan: “Selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, PKR selalu menjadi oposisi yang kritis namun konstruktif.”
Politisi PKB Ruluk Noor Hamida pun ikut mengkritik.
Dalam acara tersebut, Luluk mengaku khawatir dengan komentar Prabowo.
Komentar Pak Prabowo agak mengkhawatirkan, kata Ketua Umum Partai Progresif Demokrat PKB itu.
Luluk menilai pernyataan Prabowo akan memberi sinyal apakah pemerintahan selanjutnya akan menerima kritik.
Ia juga mengatakan, tidak semua partai politik mempunyai pandangan yang sama terhadap pemerintah.
“Apakah beliau benar-benar bisa melihat berbagai dinamika sosial dan politik? Masyarakat tentu akan berbeda sikap terhadap pemerintah, dan mungkin akan ada kritik dari semua pihak,” jelas Luluk. (*)