Jurnalis Tribunnews.com Dennis Destryavan melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina meminta pemerintah menanggung biaya pembatalan atau denda sebesar Rp350 miliar akibat tertahannya 490.000 ton beras impor Bulog. Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.
Nevi mendorong adanya pengawasan teknis di lapangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, dia meminta agar harga beras tidak naik sehingga membebani masyarakat. Hal ini sebagai respons terhadap tertundanya impor beras di dua pelabuhan besar Indonesia yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp350 miliar.
“Biaya ini tidak boleh ditanggung masyarakat dengan menaikkan harga beras. Ini akibat kurang koordinasi, sehingga pemerintah harus bertanggung jawab dan memperkuat kontrol teknis di sektor tersebut,” kata Nevi kepada wartawan. Jumat (14/6/2024).
Diakui Nevi, pembatalan biaya ini bisa berdampak pada harga beras di masyarakat. Sekaligus menekankan pentingnya penurunan harga beras, terutama menjelang Idul Adha 2024.
“Mungkin akan ada dampak pada harga, tapi harga beras tidak boleh dibiarkan naik, apalagi saat Idul Adha,” jelasnya.
Menurut Nevi, biaya pembatalan ini disebabkan oleh kebijakan yang tidak terkoordinasi dan disosialisasikan dengan baik. Akibat kebijakan yang tidak terkoordinasi dan tidak tersosialisasi, maka harus ada akuntabilitas dari pihak pemerintah.
“Jangan serahkan semuanya ke Bulog. Ini akibat kurang koordinasi antara Badan Pangan Nasional dan Bulog,” tegasnya.
Sebagai informasi, hampir 490.000 ton beras yang dibawa Bulog diblokir di Pelabuhan Tanjung-Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung-Perak di Surabaya. Hal ini diyakini disebabkan adanya perubahan kebijakan Badan Pangan Nasional yang mewajibkan penggunaan kontainer untuk impor, dibandingkan kebijakan sebelumnya yang memperbolehkan penggunaan kapal berukuran lebih besar.
Beras impor di Tanjung Priok sebagian sudah bisa keluar dari pelabuhan berkat bantuan Menteri Koordinator Perekonomian Airlanga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke pelabuhan. Namun saat ini masih terdapat sekitar 200 kontainer beras di Tanjung Priok dan 1.000 kontainer beras di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Persoalan denda yang dibayarkan oleh sumber dapat mempengaruhi harga eceran beras sehingga diperlukan subsidi pemerintah untuk menutupi kelebihan biaya tersebut.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkirakan terjadi kenaikan beras. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi beras nasional yang signifikan pada tahun ini dibandingkan tahun lalu. Selain itu, produksi padi-padian berkurang.
“Penurunan produksi gabah diperkirakan akan kembali menaikkan harga beras dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, Senin (6/10/2024), “Gandum petani kembali diperebutkan, sehingga harga naik dan harga beras naik.”