Dari reporter Tribune News.com Nite Hawaroh Zegbaro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenku) mengusulkan pemindahan 292 pejabat dan pegawai ke Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) pada tahun ini.
“Kami mengajukan kepada Kementerian Manajemen dan Teknologi untuk mengirimkan sejumlah pegawai dan pejabat pada tahun ini,” kata Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, pada konferensi pers anggaran pemerintah di Jakarta, Senin. (27/5/2024).
Heru mengatakan, mutasi petugas dan pekerja akan dilakukan dalam dua tahap. Pada awal September 2024, jumlah pegawainya sebanyak 198 orang yang terdiri dari 17 orang dari Eselon 1, 29 orang dari Eselon 2, dan 152 orang pegawai lainnya.
Sedangkan tahap kedua yang dilaksanakan pada November 2024 akan melibatkan 4 pekerja level 1, sembilan pekerja level 2, dan 81 pekerja level 3.
“Jumlah ini masih naik turun, penting untuk mendukung kerja para menteri dan pemimpin lainnya dengan sumber daya dan infrastruktur yang ada,” ujarnya.
Heru menegaskan, pejabat pertama yang dimutasi di IKN adalah Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Beberapa pejabat yang hadir dalam konferensi anggaran pemerintah sontak menyambutnya dengan gelak tawa.
“Soal kuota, kita sudah diberi perintah untuk mengatur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Siapa duluan? Sekretaris,” jelas Heru.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rujukan Keadilan (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa perkara pemindahan pegawai negeri sipil (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN).
“Awalnya 14.000 kasus, 11.000 kasus, 6.000 kasus, dan terakhir 3.216 kasus,” kata Anas yang ditemui usai menghadiri agenda Biro Pertanian dan Tata Ruang Bali/ATR/BPN. Kota Denpasar, Selasa (21/5/2024).
Lanjutnya, situasi perpindahan ASN ke IKN kini berdasarkan tingkat eselon, bukan kementerian. Anas, jumlah ASN yang dialihkan ke IKN disesuaikan dengan ketersediaan perumahan di sana.
Rumah ASN kini dibangun menjadi apartemen oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).