Laporan reporter Tribunnews.com Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Hashim Jojohadikuso mengatakan Jakarta akan menjadi kota pertama yang meluncurkan program pembangunan jutaan rumah bagi masyarakat miskin yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dipilihnya Jakarta sebagai kota pertama karena Prabowo menyadari sulitnya memperoleh lahan, terutama di daerah.
“Membeli tanah sangat sulit. “Pertama yang bisa saya sampaikan, kita akan mulai di Jakarta,” kata Hashim pada peringatan 26 tahun Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) yang digelar, Sabtu (28/9/2024) di Hotel Intercontinental Pandak Indah, Jakarta Selatan. . .
Alasan Jakarta menjadi kota pertama yang melaksanakan program tersebut adalah ketersediaan lahan yang dimiliki Perusahaan Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Perumada Pasar Jaya, 153 pasar akan diubah menjadi pasar dan kompleks perumahan.
“Jadi yang akan kita lakukan nanti adalah 153 pasar kita ubah menjadi kompleks perumahan. Perumahan miskin. Kita bangun 153 pasar, 153 kompleks pasar,” kata Hasyim.
Menurut Hashim, ide tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Namun pada pemerintahan daerah sebelumnya, ide tersebut tidak pernah dilaksanakan.
Adik laki-laki Prabowo itu merujuk pada kepala daerah sebelumnya yang banyak bicara namun tidak bertindak. Tentu saja untuk mengatasi permasalahan konstruksi publik diperlukan implementasi di lapangan.
“Sebenarnya itu ide lama, tapi bos daerah yang lama itu ternyata omong kosong pak. Banyak saja, apa?, tidak ada bicara soal tindakan. Pak tua, pak tua. Anda tahu maksud saya.” kamu harus bertindak, aku cukup baik untuk bertindak, jangan bicara dan bertindak.” Kata Hashim.
Sebagai informasi, Kementerian Perumahan Rakyat merupakan kementerian yang akan bangkit kembali pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raaka terpilih masa jabatan 2024-2029.
Kementerian Perumahan Rakyat dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Sokarnoputri pada periode 1999-2004.
Kementerian ini bangkit kembali pada masa dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni pada tahun 2004 hingga 2014. Namun, kementerian ini dilebur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hashim menjelaskan, alasan pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat adalah mega program Prabowo Subianto yang fokus membangun ratusan ribu rumah untuk rakyat. Tanpa ragu, Prabowo mengumumkan akan membangun 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan setiap tahun selama lima tahun masa jabatannya.
“Hampir 11 juta, kalau tidak salah 10,7 juta yang mengantri menteri. Dalam 10 tahun baru dibangun 200 ribu unit. Tiap tahun ada 800 ribu, sejauh ini sekitar 11 juta keluarga menunggu. rumah layak huni,” kata Hashim.
Dikatakan tidak perlu membangun ratusan ribu rumah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang diminta masyarakat tidaklah sama. Saat ini ada sekitar 11 juta keluarga yang menunggu rumah layak huni.
Jumlah tersebut bertambah karena dalam 10 tahun terakhir pembangunan perumahan rakyat meningkat dari satu juta unit menjadi hanya 200 ribu unit. Setiap tahunnya terakumulasi kekurangan 800 ribu unit rumah, yang saat ini berjumlah 11 juta unit.
Di sisi lain, terdapat 27 juta rumah yang dianggap layak huni oleh pemerintah. Dengan demikian total kebutuhan rumah layak huni penduduk sebanyak 37 juta unit.
Selain itu, rumah yang tidak layak huni berkontribusi terhadap penyakit yang dialami masyarakat dan stunting pada anak-anak. Sebab, jelas Hashim, ketimpangan bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tapi juga karena masyarakat tidak memiliki akses terhadap air bersih, listrik yang memadai, atau tinggal di lingkungan yang tidak sehat.
“Ini berujung pada stunting pada anak. Karena stunting bukan hanya masalah gizi, tapi juga masalah lingkungan. Kalau anak kecil kita minum air kotor yang ada bakteri, virus, dan sebagainya, maka diare. “Iya, Pak Prabowo sudah memutuskan cara yang bagus. programnya,” jelasnya.
Dari segi pendanaan, Hashim mencatat sudah ada investor yang berinvestasi pada program tersebut. Salah satunya berasal dari Tiongkok.
Hashim mengaku beberapa kali bepergian ke luar negeri, antara lain ke Kelantan, Malaysia, dan dua kali ke Beijing untuk bertemu calon investor atau pemodal. Hashim dalam keterangannya mengatakan investor Tiongkok bersedia berinvestasi pada program Prabowo.
“Itu sudah siap dari China dan sejak itu banyak yang ingin membangun rumah untuk pengusaha kita,” lanjutnya.
Menurut Hashim, program pembangunan jutaan rumah layak huni tidak hanya merupakan bentuk amal bagi masyarakat miskin Indonesia, tetapi juga merupakan keuntungan bagi dunia usaha.
Karena bukan sekedar amal, katanya, bermanfaat, tapi untuk masyarakat kita yang tidak mampu.
Hashim mengatakan, meski banyak pihak yang meragukan agenda besar Prabowo, pemerintah mampu dan menekankan bahwa pendanaan yang diperlukan akan segera tiba.
“Banyak orang yang ragu, ragu apakah kami mampu atau tidak. “Dalam hal ini saya katakan kita mampu, ada dana, kita bangun,” kata Hashim.