10 Tahun Pemerintahan Jokowi, RI Punya 6.000 Km Jalan Nasional Baru, Kemantapan di Atas 95 Persen

TRIBUNNEWS.COM – Selama hampir sepuluh tahun memerintah di Indonesia, Presiden Joko WIdodo (Jokowi) dikabarkan membangun jalan baru pemerintah sepanjang 6.000 kilometer.

Staf Profesional PUPR Menteri Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, jalan nasional Indonesia bertambah 6.000 kilometer.

“Situasi saat ini baik, artinya kita berada dalam situasi stabilitas yang baik di atas 95 persen,” ujarnya dalam webinar bertajuk “Melindungi 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur” yang ditayangkan di channel YouTube FMB9ID_IKP, Senin (2/9/2024). . 

Endra menjelaskan, bertambahnya panjang jalan pemerintah antara lain terlihat di jalan Trans Papua.

“(Peningkatan) 6.000 kilometer utamanya di Trans Papua, perbatasan Papua, perbatasan Kalimantan, perbatasan NTT, lalu lintas selatan Jawa,” jelasnya.

Sementara itu, untuk tahun 2025, Pemerintah melalui Kementerian Konstruksi dan Perhubungan terus menetapkan penyelesaian pembangunan jalan negara baru sebagai program besar.

Salah satunya adalah Jalur Selatan Jawa atau yang bisa disebut Jalur Pantai Selatan (Pansela) yang selama ini baru tersambung dari Banten hingga Malang di Jawa Timur, dan rencananya akan selesai hingga ke Banyuwangi.

“Kemudian di beberapa daerah akan kita lanjutkan, misalnya Trans Kalimantan, kita juga akan mengembangkan jalan perbatasan Kalimantan,” jelas Endra. Pembangunan infrastruktur menjadi motor penggeraknya

Endra menjelaskan, dalam sepuluh tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial.

Melalui berbagai proyek infrastruktur strategis, pemerintah mampu menciptakan konektivitas yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing Indonesia di mata investor internasional.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempersiapkan Indonesia menuju status negara maju pada tahun 2045.

“Infrastruktur yang kita bangun bukan untuk dibanggakan, tapi untuk membebaskan diri,” tegasnya.

Salah satu dampak besar pembangunan infrastruktur adalah peningkatan konektivitas nasional. Dengan adanya jalan tol baru yang menghubungkan berbagai wilayah, waktu tempuh akan lebih baik dan aktivitas perekonomian akan berjalan lancar.

Endra juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin berat, terutama dalam memastikan infrastruktur yang dibangun mampu bertahan terhadap segala perubahan iklim dan bencana alam. Anggaran sebesar Rp13 triliun dialokasikan untuk infrastruktur jalan yang meliputi pembangunan jalan nasional baru sepanjang 104 kilometer dan pemeliharaan/peningkatan jalan nasional sepanjang 1.642 kilometer.  (HO)

Selain itu, di tengah kekhawatiran terhadap perubahan iklim, upaya untuk memastikan akses terhadap pangan dan air sepanjang tahun menjadi semakin mendesak.

Oleh karena itu, pembangunan bendungan dan irigasi juga berperan penting dalam ketahanan pangan dan air yang merupakan faktor penting bagi stabilitas dan kesejahteraan nasional.

Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah membangun 61 bendungan untuk menjamin akses air sepanjang musim, namun jumlah tersebut masih belum cukup.

“Kita baru mencapai 19 persen dari seluruh sawah yang memiliki irigasi teknis. Artinya masih harus kita bangun lagi,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap sawah tadah hujan sehingga produksi pangan tidak stabil dan sulit diprediksi.

Oleh karena itu, membangun lebih banyak bendungan dan jaringan irigasi penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjamin ketahanan pangan.

Selain ketahanan pangan, ketahanan air juga menjadi perhatian utama, terutama ketika ada ancaman perubahan iklim. Endra menjelaskan, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara maju dalam hal konservasi air.

“Kita hanya punya sekitar 300 bendungan besar, sedangkan China punya 90.000 bendungan besar,” serunya. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah terus membangun infrastruktur pengelolaan air, antara lain bendungan, waduk, dan jaringan irigasi.

Tujuannya agar air tersedia sepanjang tahun meski musim kemarau sehingga petani bisa terus menanam dan masyarakat tidak bergantung pada hujan.

Sumber: Kompas.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *